Tokoh Papua Ajak Masyarakat Dukung Penegakan Hukum Untuk Penanganan Korupsi di Tanah Papua

JAYAPURA - Tokoh Pemuda Papua, Ali Kabiay selaku Ketua DPD pemuda Mandala Trikora provinsi Papua, mengajak masyarakat Papua mendukung penegakan hukum atas Korupsi di Tanah Papua, Rabu (11/1/2023).

"Kita percayakan proses hukum kepada KPK, kepolisian dan kejaksaan penanganan kasus korupsi di  tanah Papua. Korupsi merupakan extraordinary crime atau kejahatan luar biasa dan sangat merugikan masyarakat, " ujarnya.

Baca juga: Ahli Hukum Tata Negara: Sudah Profesional Polisi Hentikan Kasus Arteria Dahlan

Selain itu Pihaknya berharap agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita tidak benar yang tidak jelas asal usulnya.

"Mari bersama kita menjaga toleransi, menjaga Kamtibmas di wilayah Papua. Mulai dari tempat tinggal kita sendiri,  mengajak bersama orang-orang terdekat kita untuk bersama menjaga kedamaian di tanah Papua yang kita cintai ini serta tidak mudah untuk terprovokasi isu yang beredar di masyarakat, " tambah Sekertaris Barisan Merah Putih Papua itu.

Baca juga: Pemerintah Kembali Ajukan RUU Perampasan Aset Koruptor ke DPR

Senada dengan itu, tokoh masyarakat adat Biak Joseph Korwa, menyatakan dukungan penuh atas penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana Korupsi di tanah Papua. 

"Kami mendukung penuh penegakan hukum oleh pihak yang berwenang. Korupsi sangat bertentangan dengan hukum di Indonesia, Tindakan ini sangat merugikan negara dari berbagai sisi, politik, ekonomi, sosial, pendidikan dan lain sebagainya demi kepentingan diri mereka sendiri. Bila perlu hukum seberat-beratnya. Berantas korupsi dan Masyarakat Papua bisa hidup aman dan sejahtera, " tegas Joseph.

Baca juga: Komnas HAM: Jangan Ada Informasi yang Ditambah-tambah di Masyarakat

Ditambahkan oleh Agustinus Anggaibak, S.M sebagai tokoh pemuda Mimika, mengatakan bahwa penegakan hukum itu merupakan hal yang baik.

"Penegakan hukum pada koruptor di Tanah Papua itu adalah bukan hal yang buruk melainkan hal yang baik. Negara ini adalah negara hukum, kita harus hormati dan dukung proses hukum. Masyarakat jangan mudah terprovokasi, jangan mau dikorbankan oleh oknum-oknum yang tidak bisa bertanggung jawab atau oknum-oknum yang punya kepentingan. Masyarakat papua maupun Non papua jangan terpengaruh, "ujar mantan Anggota DPRD Mimika dua periode tersebut.

Baca juga: Proses Pemanggilan Paksa Kepada Fatia dan Haris adalah Bentuk Kesewenangan Kepolisian atas Laporan dari Pejabat Publik

Menurutnya, Masyarakat papua Miskin diatas kekayaannya sendiri dikarenakan ulah para Koruptor yang memperkaya diri sendiri.

"Korupsi di Papua harus hilang. Saya meminta aparat yang berwajib untuk serius menangani Korupsi di Papua. Masyarakat harus sadar akan hukum jangan membela yang salah. Masyarakat miskin diatas kekayaannya sendiri, ini semua karena adanya para koruptor, maka siapapun itu harus dibersihkan dari Papua, " tegasnya.

Baca juga: Sufmi Dasco Apresiasi Keterbukaan Polri Kirim 136 Personel Terlibat Narkoba ke Brimob

Sementara itu, Yan Christian Arebo , SH.MH., selaku ketua umum Dewan Pimpinan Nasional Pemuda Adat Papua selain mendukung penegakan hukum Ia juga menghimbau masyarakat Jayapura untuk tidak ikut menyebarkan berita bohong yang dapat memicu konflik.

"Saya menghimbau untuk masyarakat lebih bijak dengan tidak menyebarkan informasi yang tidak benar ataupun yang dapat memicu konflik di media sosial apapun. Menjadi tanggung jawab kita bersama dalam menjaga kondusifitas di Kota Jayapura agar tetap aman dan damai. pasca Penangkapan Lukas Enembe oleh KPK. KPK sudah punya alasan yang kuat sehingga melakukan penangkapan, " ungkapnya. (*)